BADAN HUKUM PENDIDIKAN, SOLUSI CERDASKAH?

Badan Hukum Pendidikan merupakan suatu model kelembagaan institusi pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang Sisdiknas yang berarti, mau tidak mau , semua lembaga pendidikan-khususnya perguruan pastilah menjadi BHP. Namun pada kenyataannya, RUU BHP sudah menuai banyak kontroversi di masyarakat. Pertanyaannya, apakah RUU BHP akan mampu menjadi jawaban atas problematika pendidikan bangsa ini?
UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 53 menyatakan bahwa lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Dalam pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut pasal 49 ayat 3, pendanaan pendidikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan diberikan dalam bentuk hibah. aBagaimana peran masyarakat dinyatakan oleh pasal 54 ayat 2, yakni masyarakat memiliki peran sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat dijelaskan oleh pasal 54 ayat 1 yaitu individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
BHP sendiri didasari oleh Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang memang masih belum disahkan. Dan menurut rencana, tahun 2010, semua perguruan tinggi di Indonesia sudah BHP (Donny Gahral Adian.BHP dan PSB. Pendidikan Network)
Sebagai bagian dari civitas akademika universitas Brawijaya, tentunya kita sudah terlalu sering mendengar pembahasan mengenai hal ini. Karena Universitas Brawijaya sendiri tengah mempersiapkan diri untuk beralih status menjadi BHP. hal tersebut juga di ungkapkan sendiri oleh Nurdin, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ”Kita sudah mengajukan proposal dan proposal kita sudah diterima,” ungkap beliau.
BHP, seperti diungkapkan Abdul Madjid, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, adalah salah satu model pengelolaan perguruan tinggi seperti perusahaan swasta. Dalam hal ini, swasta diartikan pihak Universitas yaitu diberikannya kewenangan mutlak untuk mengelola kampus itu sendiri. Pengelolaan itu bisa dalam bidang keuangan maupun dibidang kurikulum. Ketika universitas sudah menjadi BHP maka dapat dikenakan pajak karena universitas tersebut sudah menjadi subjek hukum.
Saat ini RUU BHP masih dalam pembahasan dan belum menjadi undang-undang sehingga pengubahan status lembaga pendidikan menjadi Badan Hukum Pendidikan belum dapat dilaksanakan. Sejalan dengan itu, RUU BHP kini dalam masa uji publik. RUU ini, walaupun merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kemandirian lembaga pendidikan, masih saja menuai banyak respon negatif dari berbagai pihakt. Selain mengarah ke praktik liberalisasi pendidikan, RUU BHP juga dinilai akan mengancam keberadaan yayasan.
BHP dan Otonomi Kampus seluas-luasnya
Di satu sisi, arus globalisasi menuntut penyesuaian terhadap nilai atau norma universal seperti HAM, demokrasi, dimana syaratnya yaitu menerima dan menghormati nilai atau norma tersebut. Indonesia sebagai negara yang berada dalam proses transisi terus melakukan perbaikan salah satunya di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai mitra pemerintah harus otonomi dan akuntabel dengan legitimasi awal berupa PP tentang PT-BH. Dengan kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu perguruan tinggi.
RUU BHP yang dirancang untuk menjadi payung hukum pendidikan nasional diharapkan nantinya mampu berfungsi sebagai rule of the game dalam konteks persaingan antar PTN dan PTS di seluruh Indonesia, sehingga yang keluar sebagai pemenang bisa tampil sebagai world-wide higher education institutions berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan pemerintah (bahaya kapitalisasi pendidikan lewat RUU BHP, Nuzran Joher).
Yang perlu kita ketahui prioritas dari BHP adalah otonomi kampus itu sendiri. Selama Universitas berstatus sebagai PTN biasa, pihak Universitas diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan kepada DIKTI. Tidak hanya keuangan, dalam hal kurikulum juga ditentukan oleh Depdiknas. Kemandirian atau otonomi akan lebih kondusif untuk membangun efisiensi dan profesionalisme. Hal demikian akan dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan luar negeri. Syarat otonomi sendiri yakni tranparansi, efektifitas dan akuntabilitas. Otonomi dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan daya saing. Sekolah yang otonom bahkan menjadi prasyarat bagi upaya melakukan reformasi sekolah dalam isu reformasi pendidikan di Amerika (Means dkk, 1993).
Sedangkan apabila Universitas sudah menjadi BHP, pihak Universitas diberi kewenangan penuh untuk mengelola keuangannya dan menentukan kurikiulum sesuai dengan kebutuhan kampus. ”Kalau dari sisi otonomi kampus, BHP itu sangat menguntungkan kampus karena tidak ada lagi intervensi pemerintah di segala bidang,” ungkap Herman Suryokumoro, dekan fakultas Hukum UB. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa untuk saat ini kampus masih sangat dibatasi, misalkan di bidang keuangan. Misalnya saja saat kampus ingin mengadakan penelitian kalau dananya tidak direncanakan dan disetujui oleh menteri keuangan tidak bisa sembarangan dijalankan. Sementara kegiatan kampus itu tidak bisa dijadwalkan secara tetap. Dengan adanya BHP, penerimaan PT yang berasal dari SPP mahasiswa bisa dikelola langsung, tidak seperti kondisi sekarang yang harus disetor terlebih dahulu ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. “Setelah disetor baru kita ajukan proposal untuk mencairkannya, setelah dicairkan barulah kita bisa menggunakannya,” ujar pak herman panjang lebar.
Dalam BHP juga dikenal adanya sistem MWA atau majelis wali amanah. ”Kekuasaan tertinggi di PTN saat ini ada di tangan rektor. Bila nanti sudah BHP, ada yang namanya Majelis Wali Amanah.yang mana terdiri dari tokoh masyarakat, beberapa pimpinan fakultas, beberapa senat yang terdiri dari mahasiswa,” jelas Sihabudin, Pembantu dekan I Fakultas hukum Universitas Brawijaya. Masih menurut beliau terdapat nilai positif lain dari RUU BHP yaitu lebih jelasnya sistem dan mekanisme pengelolaan dalam rangka pencapaian school governance.
Sebuah lembaga yang disebut MWA boleh jadi merupakan lembaga yang ideal untuk mendukung pencapaian school governance. Disebutkan bahwa keanggotaan MWA sepertiga-nya adalah pendidik, sisanya terdiri dari anggota ex-officio (pemimpin sekolah dan seorang wakil pemerintah), orangtua/wali peserta didik, tenaga kependidikan, dan tokoh masyarakat. Mekanisme pemilihan anggota dilakukan secara demokratis yaitu melalui pemungutan suara dengan hak suara yang sama. Selain itu juga MWA menjalankan fungsi komite sekolah. Disini prinsip akuntabilitas dan transparansi dilaksanakan, diperkuat dengan ketentuan yang mengatur kewenangan pemeriksaan oleh auditor independen. (kontroversi badan hukum pendidikan, angger P. Pramono)
Dalam PT BHP juga akan diterapkan sistem rewards yaitu penghargaan bagi dosen dan karyawan yang kinerjanya bagus. Dengan diterapakannya sistem ini diharapkan dapat membentuk sikap hidup disiplin dikalangan dosen dan pegawai. “Bila telah menjadi BHP maka dosen serta pegawainya adalah pegawai BHP bukan pegawai negeri lagi dengan sistem seperti ini kita mampu membayar gaji para dosen serta karyawanya sesuai dengan prestasinya,“ kata Herman. Lebih lanjut beliau juga mengatakan bila ada dosen atau karyawan kinerjanya jelek, dapat kita putus kontraknya.
Sihabuddin yang juga anggota tim perumus BHP mengungkapkan hal senada seperti yang diungkapkan Herman. ”Model PTN, dosen yang rajin maupun yang tidak itukan gajinya sama. Yang bolos tidak pernah di beri sanksi dan yang rajin juga tidak pernah ditambahi. Maka salah satunya kalau kita sudah otonomi maka akan ada reward and punishment. Selama ini kan pegawai negeri yang malas itu, kalau yang namanya mecat itu luar biasa susahnya. sehingga harapanya itu orang menjadi pegawai negeri itu supaya sulit dipecat. kalau BHP itu semestinya yang protes itu dosen sama karyawan karena mestinya melayani mahasiswa dengan lebih bagus” ujar beliau panjang lebar.
Sehubungan dengan adanya isu bahwa BHP identik dengan kenaikan SPP, seperti yang dikatakan bapak nurdin, bahwa tidak ada keterkaitan antara BHP dan kenaikan SPP. Jika memang sudah waktunya naik, SPP akan naik sekalipun status perguruan tinggi itu bukan BHP.
All access for study
Untuk menjadi BHP, lembaga pendidikan khususnya Perguruan Tinggi harus menerima beberapa konsekuensi seperti pengurangan subsidi dari pemerintah. Ini berarti pihak Perguruan Tinggi harus memiliki unit usaha atau aset untuk membiayai semua kebutuhan operasional Perguruan Tinggi. Sedangkan pihak pemerintah hanya memberikan hibah saja. Seperti yang tertuang dalam RUU BHP pasal 22 ayat 2 disebutkan bahwa aset BHP dapat berasal dari modal penyelenggara, utang kepada pihak lain, sumbangan pihak lain, dan hasil usaha BHP. Pasal 3 Ayat 4 menyebutkan salah satu prinsip pengelolaan perguruan tinggi BHP adalah partisipasi atas tanggung jawab negara. Artinya, perguruan tinggi, khususnya negeri, harus mampu menarik dana masyarakat karena subsidi negara dikurangi. Menurut RUU BHP pasal 22 ayat 3, pemerintah dari sisi pendanaan memiliki fungsi sebagai pemberi hibah saja. Secara tidak langsung hal ini membutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat yang harus siap apabila biaya pendidikan menjadi lebih mahal.
Selain itu, Dalam Pasal 21 ayat (2) RUU BHP disebutkan bahwa pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dapat menyediakan sumber daya pendidikan yang berupa dana pendidikan dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana kepada BHP. Pemerintah tidak memasukkan kata wajib dalam penyediaan sumber daya pendidikan. Hal inilah yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai upaya lepas tangan pemerintah dari tanggung jawabnya menyelesaikan kemelut pendidikan yang tengah melanda Indonesia.
Untuk mencapai kemandirian universitas dalam rangka otonomi, universitas harus membuka kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan investor baik asing maupun domestik pun pada akhirnya bisa saja terjadi. Anggapan ini dipicu oleh Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 tentang Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pendidikan dan kebijakan pemerintah yang mencantumkan pendidikan sebagai bidang usaha terbuka dengan persyaratan yang membuka peluang modal asing untuk masuk. Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 Tahun 2007 disebutkan bahwa pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal sebagai bidang usaha dapat dimasuki modal asing dengan batas kepemilikan maksimal 49 persen. Hal ini juga menjadi sarana bagi pihak asing (khususnya Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara maju lainnya) untuk melakukan intervensi pendidikan melalui senjata utang langsung ke lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. (Yudith. Pendidikan Kian Menjadi Komoditas..Kompas, 6 Desember 2007)
Birokrasi perguruan tinggi yang mulai menerapkan prinsip enterpreuneurial university yang salah satunya adalah mengelola aset, baik tangible maupun intangible, dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Tanah, bangunan, dan SDM semuanya adalah aset yang bila dikelola dengan baik dan terpadu akan produktif. Akan tetapi, hal ini dikhawatirkan akan berakibat pada ketidakfokusan universitas untuk melakukan kegiatan pelayanan pendidikan. Perhatiannya terpecah kepada urusan-urusan yang bersifat profit dan bisnis sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. (Donny Gahral Adian.BHP dan PSB. Pendidikan Network)
Misalnya, pada tahun 2003 Institut Pertanian Bogor membutuhkan dana Rp 450 milyar. Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, IPB hanya dapat mengandalkan hibah pemerintah pusat sebesar Rp 64,35 milyar (14,3%), sementara kenaikkan biaya pendidikan yang dilakukan IPB hanya dapat menutupi 6,5% (Rp 29,25 milyar) kebutuhan anggaran. Untuk membiayai operasionalnya, IPB melakukan komersialisasi sarana-sarana pendidikannya seperti didirikannya Ekalökasari Plaza, Bogor Agribusiness Center, IPB International Convention Center, Kampus Gunung Gede dan Politeknik. Dari komersialisasi aset-aset IPB ini diperoleh pendapatan Rp 255,6 milyar (56,8%). (BHP, solusi masalah pendidikan kita, google.com)
Bagi pihak pembuat kebijakan, BHP diyakini dapat memberi kebebasan bagi tiap-tiap instansi perguruan tinggi untuk mengelola satuan pendidikan secara otonom. Hal ini bertentangan dengan UU No. 20/2003. Tentang Sisdiknas yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan bukan sebagai pengendali tunggal segala kebijakan proses pendidikan. Dari hasil pengkajian di beberapa negara yang maju pendidikannya, ternyata peran negara dalam pendidikan sangat besar. Di Norwegia, berkat besarnya peran negara,pendidikan sudah digratiskan mulai dari TK hingga SLTA. Di Swedia, malah pendidikan tinggi dibiayai negara.
Maka sangatlah wajar apabila muncul pro dan kontra akibat adanya RUU BHP ini. “Memang ada pro kontra dan hal tersebut adalah hal yang wajar “ ujar bapak sihabuddin. Hanya saja, untuk bertindak lebih lanjut, kita perlu kritis dan objektif. Dan untuk itu, perlu pula validitas data dapat dimiliki. ”Setelah saya membaca tentang BHP saya setuju saja. Karena anggapan saya seperti prinsip saya untuk memajukan universitas. Bukan untuk mengekang mahasiswa. Saya kira pemikiran yang apriori itu yang harus kita kaji. Kalau kita dapat informasi banyak baru kita dapat mengkritisi itu” saran nurdin.
Hal senada juga yang sangat diharapkan oleh bapak herman suryokumoro. “Kalau saya rasa yang namanya mahasiswa itu sekelompok pemuda yang levelnya lebih tinggi dari siswa. Mereka memiliki kemampuan penalaran yang lebih tinggi, dengan ciri-ciri seperti itulah seharusnya mereka lebih haus akan informasi” ungkap beliau. Dan untuk perkembangan lebih lanjut, ada baiknya mahasiswa tidak hanya mengkritisi masalah ini, tapi juga turut berperan aktif disana. Hal demikian sangat didukung oleh bapak abduil madjid, “Mahasiswa harus kritis, mendukung dan berperan dalam arti mengkritisi itu. saya sangat mendukung mahasiswa berpikir kritis “ ungkapnya. (Uci)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: